pabrik conblock di aceh

Demo Buruh Besar-besaran di Jakarta, Presiden ke Surabaya

JAKARTA,  - Unjuk rasa besar- besaran di Jakarta sudah jauh hari digaungkan para buruh akan digelar untuk memperingati Hari Buruh, Rabu (1/5/2013). Istana Negara rencananya akan menjadi salah satu tujuan aksi. Tapi, ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertolak ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu pagi, untuk kegiatan kunjungan kerja.

Agenda Presiden ke Jawa Timur, tak sepenuhnya tak terkait dengan peringatan Hari Buruh. Dijadwalkan Presiden akan berdialog dengan buruh PT Maspion dan PT Unilever di Surabaya. "Adalah menjadi tradisi yang kami lakukan, tujuh tahun terakhir ini setiap peringatan Hari Buruh 1 Mei kami selalu ada forum dialog dan komunikasi dengan para pimpinan konfederasi dan federasi," kata SBY ketika menerima para pimpinan beberapa serikat buruh di Istana Negara Jakarta, Senin (29/4/2013).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku terus memantau dinamika yang berkembang di kalangan buruh menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Termasuk rencana buruh melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. "Saya memantau dinamika dan perkembangan teman-teman di perburuhan termasuk unjuk rasa  tetapi yang jelas saya kira semua sepakat unjuk rasa buruh itu tertib dan tidak merusak," kata SBY.

SBY mengaku senang kalau demo buruh berjalan tertib dan tidak merusak karena itulah yang namanya  demokrasi. "Boleh ada ekspresi ada sesuatu yang ingin dikritikkan pada pemerintah, pada yang lain, termasuk pikiran seperti apa, tapi tertib. Kalau tidak tertib apalagi anarkis membawa masalah bagi semua, bagi negara, perekonomian, industri dan pekerja sendiri," kata SBY.

Oleh karena itu, SBY meminta buruh dalam berunjuk rasa nanti harus menjaga situasi itu. "Manakala harus menyampaikan protes dan aspirasinya jaga ketertiban, sehingga pesannya sampai pada saya, pada pemrirntah dan ada solusi," kata SBY.

Sebelumnya, para buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan, sudah ada 150.000 buruh yang mengonfirmasikan keikutsertaannya dalam May Day. Tak hanya datang dari seputar Jabodetabek, buruh yang mengikuti aksi hari ini datang dari Karawang, Purwakarta, dan daerah lain.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Demo Buruh

DATA TUNGGAL BARU SEKITAR 139 JUTA

Warga yang sudah merekam data untuk KTP elektronik sudah sebanyak 175 juta jiwa. Namun, dari jumlah itu, data yang dipastikan tunggal baru 139 juta, sisanya belum terverifikasi secara daring (online) untuk mengetahui kemungkinan adanya perekaman ganda.

Meskipun begitu, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (22/2), di Jakarta, semua data tersebut dimasukkan dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum 2014. Karena itu, data tersebut tidak ditandai sebagai ”tunggal” pada DP4.

”Bagaimana kami menulis itu tunggal kalau masih offline. Sebanyak 175 juta (hasil perekaman KTP elektronik) itu sudah masuk dan kami perkirakan mendekati tunggal. Tapi, yang sudah pasti tunggal 139 juta. Yang lain masih kami uji lagi, mumpung ada waktu 4 bulan,” tutur Gamawan.

Sebelumnya, berkali-kali Gamawan mengatakan, data hasil perekaman KTP elektronik sebanyak 175 juta bisa diyakini akurasi dan validitasnya. Karena itu, dari sekitar 190 juta data penduduk pada DP4 yang diserahkan ke KPU, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tinggal memutakhirkan data 15 juta penduduk. Apabila jumlah ini dibagi 77.465 kelurahan/desa, rata-rata hanya sekitar 200 penduduk yang masih perlu dicek (Kompas, 7 Februari 2013).

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, menengarai DP4 yang disampaikan pemerintah ke KPU masih ”kotor”. ”Dari sekitar 190 juta data penduduk di DP4, masih ada lebih dari 57.000 jiwa yang berusia di bawah 10 tahun. Juga masih ada ribuan data ganda dan ber- NIK (nomor induk kependudukan) sama. Data hasil rekam KTP elektronik hanya sekitar 134 juta,” ujarnya.

Karena itu, Arif meminta KPU menyinkronkan DP4 dengan data hasil pilkada/pemilu terakhir. Setelah itu, data pemilih perlu dimutakhirkan dan diteliti dengan sungguh-sungguh.

Gamawan menilai tidak banyak data yang tidak valid. ”Semua (pembersihan data) masih berjalan sampai Oktober,” katanya. Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait hasil pembersihan data.

Anggota KPU, Hadar N Gumay, memastikan Pantarlih akan mengecek semua data warga yang berhak memilih tanpa membedakan kesertaan dalam perekaman KTP elektronik. Dari hasil pencocokan dan penelitian, KPU menyusun daftar pemilih sementara.

Sumber : Kompas